|
|
|
|
A. Pendahuluan
Pendidikan
Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional
yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan
Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke
berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder.
Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia
dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama
NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu
Hindia Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia
yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul
bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders
Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche
Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul
Wathon).
Dengan
adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah
Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan.
Dengan
meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun
1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu
Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia).
Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada
waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh
Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA.
Setelah
tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada
tanggal 28 Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya organisasi
kepanduan.
Sekitar
tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi
kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO
(Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan
Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri
Indonesia)
Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia
akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda
seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila
dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir.
Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang
Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs
Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke
Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia
yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga
organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka
dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan
dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar
metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di
atas ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu
mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan
Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan
di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat
kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah
petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para
pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan
anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta,
Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka
tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan
instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti
munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi
problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi
dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama
tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan
transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka
dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan
pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
Ditulis oleh : Drs. Ringsung Suratno, M.Pd